Pemimpin yang Mengakar Mampu Selesaikan Konflik Sambas

Penyelesaian Kasus Sambas
CARI PEMIMPIN YANG BERAKAR


KOMPAS

Senin, 19 Apr 1999

Semua kelompok yang bertikai dalam kerusuhan Sambas hendaknya segera mengintrospeksi diri dan melakukan refleksi total. Akar persoalan dalam pertikaian ini adalah masalah sosial budaya, sehingga perlu dituntaskan melalui pendekatan sosial budaya pula. Introspeksi dan refleksi ini penting untuk mengetahui secara pasti kekurangan yang dimiliki warga dari setiap kelompok. Dari situ dirumuskan langkah terbaik agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang.

Demikian benang merah wawancara Kompas dengan Pangdam VI Tanjungpura Mayjen TNI Zainuri Hasyim, Kepala Kepolisian Daerah I (Kapolda) Kalimantan Barat Kolonel (Pol) Chaerul Rasjid, dan Gubernur Kalbar Aspar Aswin pekan lalu. “Perlu segera dibentuk Forum Komunikasi antar-etnis, yang mengandalkan pemimpin tingkat bawah, pemimpin yang berakar, bukannya pemimpin karbitan. Peranan pemimpin yang tumbuh dan berkembang dari bawah, akan lebih efektif,” kata Kapolda.

Sementara itu Gubernur Kalbar Aspar Aswin menyatakan, Pemda Kalbar yakin pemindahan pengungsi Sambas ke pulau khusus di wilayah Kabupaten Pontianak akan memberikan harapan baru yang lebih baik bagi warga Madura. Aswin berharap seluruh masyarakat Kalbar, termasuk para pengungsi, dapat memberi dukungan terhadap niat baik pemerintah ini.

Forum kerukunan

Salah satu cara pemecahan yang dinilai Pangdam VI Tanjungpura cukup efektif adalah pembentukan forum kerukunan hingga di tingkat kecamatan. Dalam forum itu, dilibatkan pimpinan agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya yang benar-benar mengakar dari semua etnis yang ada di wilayah itu.

Tugas utamanya adalah menyatukan perbedaan budaya yang ada. Di samping memberi penyuluhan, pengarahan dan pengertian tentang bagaimana menjaga kerukunan, menumbuhkan keharmonisan, keterbukaan, saling menghormati, serta menghargai perbedaan budaya yang ada sehingga selalu tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. “Perbedaan budaya, perlu dicarikan persamaan agar tidak menimbulkan benturan atau gesekan yang terus-menerus,” kata Pangdam. Pemikiran tersebut didasarkan pada persoalan, bahwa kerusuhan sosial yang terjadi selalu diawali dari masalah kriminal yang melibatkan satu-dua orang saja, tetapi tidak bisa diredam pemuka masyarakat, dan pelaku pun dilindungi sehingga timbul gesekan yang kemudian berkembang menjadi persoalan kelompok. Pangdam berharap kalangan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam tentang kerusuhan antaretnis di Kalbar. Hasilnya dapat dijadikan referensi untuk mencari solusi terbaik dalam upaya menuntaskan akar persoalan.

Untuk penanganan jangka panjang agar tidak terulang kerusuhan sosial, jelas Gubernur Aswin, pihaknya menawarkan kepada Universitas Tanjungpura Pontianak agar melakukan lokakarya atau seminar yang khusus mengkaji atau membedah secara integratif kerusuhan sosial, serta upaya pencegahannya. Seminar diharapkan mengungkap dan membongkar seluruh akar persoalan dari kerusuhan sosial yang berulang kali di daerah ini. “Seluruh kelompok masyarakat bersama Pemda Kalbar ingin meletakkan suatu tatanan baru yang lebih jelas dan ditaati bersama untuk menjamin kerukunan dan persaudaraan,” katanya.

Pulau khusus

Gubernur Aswin mengatakan, pelaksanaan pemindahan pengungsi ke sebuah pulau di Kalbar hendaknya tidak dipandang hanya sebagai gagasan pemerintah saja. Tetapi merupakan keinginan bersama dari semua pihak agar tidak timbul konflik yang sama lagi di kemudian hari. Itu berarti gagasan ini akan tetap langgeng. “Jika tak ada dukungan dari masyarakat, akan semakin menyulitkan pemerintah untuk segera memecahkan masalah pengungsi asal Sambas,” kata Aswin yang tidak mau menyebutkan nama pulau khusus itu meski

didesak berkali-kali oleh wartawan. 

Kapolda Kalbar menambahkan, tak ada satu suku pun yang berhak memaksa suku lain pergi dari daerah ini, sebab semua suku berhak tinggal di mana pun di republik ini. Namun Chaerul berpendapat, agar suasana menjadi dingin, warga Madura yang ada di Sambas hendaknya dikeluarkan dulu untuk sementara waktu.

Belum pulih

Situasi di Kabupaten Sambas, masih belum pulih benar. Hari Sabtu, puluhan rumah lagi di Dusun Timur II, Desa Sungaijaga, Kecamatan Sungairaya, hangus dibakar massa. Sehari sebelumnya, Jumat, bentrokan antarwarga Di Desa Sungai Ruk, Desa Sungaikeran dan Desa Sungaipangkalan II, Sungairaya, menyebabkan sedikitnya 111 rumah hangus dibakar massa dan dua orang terbunuh.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar dan Keuskupan Agung Pontianak menyerukan kepada masyarakat agar mengendalikan diri dan tidak terpancing terhadap selebaran gelap serta isu-isu yang hendak mengadudomba antarpemeluk agama. Sebab saat ini ada oknum yang berupaya agar kerusuhan di Kalbar terus berlanjut dan meluas. Seruan Ketua MUI Kalbar H Abdul Malik serta Uskup Agung Pontianak Mgr Hyronimus Bumbun OFM Cap itu disampaikan secara terpisah kepada Kompas di Pontianak, Sabtu. (jan/ksp)

Related Posts